Langganan:
Postingan (Atom)
adsense link 728px X 15px
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PT. Adil Andaru
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
PT. Adil Andaru
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja RI telah mengeluarkan Suatu Kebijakan yang mengatur organisasi kaum pekerja yang dituangkan dalam undang –undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang kebebasan berserikat/serikat pekerja dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sebagai Berikut.
ANGGARAN DASAR SPMT PT. ADIL ANDARU
Bab I
NAMA,BENTUK,ASAS,SIFAT,KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Serikat Pekerja Mandiri PT. Adil Andaru dengan singkatan SPM PT.Adil Andaru
Pasal 2
Bentuk
Bentuk Organisasi SPM PT. Adil Andaru adalah suatu kesatuan yang menghimpun seluruh pekerja yang bekerja dalam perusahaan PT. Adil Andaru
Pasal 3
A s a s
Serikat Pekerja Mandiri PT.Adil Andaru ini berdasarkan Pancasila
Pasal 4
S i f a t
SPM PT. Adil Andaru adalah organisasi profesi kerja yang bersifat demokrasi, independent dan bertanggung jawab.
Pasal 5
Kedudukan
SPM PT.Adil Andaru berkedudukan di dalam PT. Adil Andaru
Bab II
KEDAULATAN ORGANISASI
Pasal 6
Kedaulatan tertinggi organisasi SPM PT. Adil Andaru adalah ditangani para anggotanya dan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus yang telah ditetapkan.
Bab III
FUNGSI, TUGAS,TUJUAN, DAN USAHA
Pasal 7
F u n g s i
SPM PT. Adil Andaru berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan para anggotanya.
Pasal 8
T u g a s
SPM PT. Adil Andaru ini dalam ruang lingkup perusahaan bertugas sebagai berikut :
- Melakukan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan pekerja atau para anggotanya.
- Melakukan perundingan dengan pengusaha dalam menetapkan persyaratan kerja yang merupakan hak-hak dan kewajiban dan juga kesejahteraan para angotanya.
- Menyampaikan secara tertulis kepada pengusa hal-hal yang bersifat normative yang belum dilaksanakan oleh pengusaha.
- Mewakili kepentingan pekerja dan atau para anggotanya untuk bermusyawarah dengan pihak pengusaha apabila terjadi permasalahan atau perselisihan industrial.
Pasal 9
Tujuan
SPM PT. Adil Andaru bertujuan sebagai berikut :
- Meningkatkan mutu para pekerja dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya.
- Menciptakan ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha.
- Meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.
Pasal 10
Usaha
SPM PT. Adil Andaru berusaha untuk melayani kebutuhan para anggota untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Bab IV
KEANGGOTAAN
Pasal 11
Yang dapat diterima menjadi anggota SPM PT. Adil Andaru adalah setiap warganegara yang bekerja di dalam perusahaan PT. Adil Andaru sepanjang tidak melaksanakan fungsi manajemen.
Pasal 12
Hak-Hak Anggota SPM PT. Adil Andaru
- Hak untuk memilih dan dipilih
- Hak berbicara, mengeluarkan pendapat dan saran untuk kemajuan SPM PT. Adil Andaru.
- Mendapat bimbingan, perlindungan, pembelaan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan SPM.
- Membela dan untuk dibela dalam acara rapat anggota atau pengurus.
Pasal 13
Kewajiban anggota SPM PT. Adil Andaru
- Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan.
- Menghadiri rapat atau pertemuan yang diadakan oleh SPM PT. Adil Andaru.
- Melaksanakan dengan baik segala keputusan yang diambil oleh rapat anggota dan menjunjung tinggi nama baik SPM PT. Adil Andaru.
- Membayar uang pangkal dan iuran anggota yang telah ditetapkan dalam rapat anggota SPM.
Pasal 14
Musyawarah anggota SPM PT. Adil andaru
- Musyawarah anggota dilakukan sekali dalam 2 tahun dan dihadiri oleh semua pengurus dan atau seluruh anggota SPM
- Musyawarah anggota berwenang untuk :
- Menilai laporan pertanggung jawaban pengurus SPM
- Menetapkan Program Kerja SPM
- Memilih dan menetapkan susunan pengurus SPM
- Membentuk saksi-saksi apabila diperlukan dalam SPM
- Dalam keadaan yang sangat luar biasa, musyawarah anggota SPM dapat dipercepat waktunya dan tidak harus menunggu waktu 2 tahun.
Bab V
Susunan Kepengurusan SPM
Pasal 15
- Kepengurusan SPM bersifat kolektif yang susunannya terdiri dari
- Seorang ketua dibantu oleh wakilnya
- Seorang Sekretaris dibantu wakilnya
- Seorang bendahara dan dibantu oleh wakilnya
- Seorang ketua bidang Organisasi dan dibantu wakilnya
- Seorang ketua bidang Humas dan dibantu wakilnya
- Seorang ketua bidang Pembelaan dan dibantu wakilnya
- Susunan kepengurusan SPM ini harus melaporkan dan didaftarkan di instansi ketenagakerjaan setempat.
- Perubahan nama atau susunan kepengurusan SPM harus dilaporkan kepada instansi ketenagakerjaan setempat.
Bab VI
Keuangan
Pasal 16
Keuangan SPM didapatkan dari :
- Uang pangkal dan iuran dari anggota SPM
- Sumbangan yang tidak mengikat
- Hasil usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar an anggaran rumah tangga.
Bab VII
Pembinaan
Pasal 17
Pembinaan terhadap SPM PT. Adil Andaru ini dilakukan oleh Instansi ketenagakerjaan.
Bab VIII
Aturan Peralihan
Pasal 18
Hal – hal lain yang belum diatur dalam anggaran ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
Pasal 19
Penutup
Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Januari 2007
ANGGARAN RUMAH TANGGA SPM PT. ADIL ANDARU
Bab I
Pasal 1
Cara-cara menjadi anggota
- Mengajukan permintaan secara tertulis.
- Permintaan menjadi anggota SPM dialamatkan kepada ketua SPM
Bab II
Pasal 1
Hak suara dalam musyawarah SPM
- Musyawarah SPM dihadiri oleh :
- Pengurus SPM
- Anggota SPM
- Dalam hal keanggotaan di dalam SPM yang mempunyai anggota lebih dari 50 orang anggota dimungkinkan untuk diwakili oleh perwakilan, jika anggota tersebut tidak dapat hadir karena aturan kerja giliran ( shift)
- Setiap anggota mempunyai satu suara
- Pemilihan pengurus dapat dilaksanakan dengan cara :
- Pemilihan langsung
- Pemilihan tidak langsung melalui perwakilan atau dengan system total suara.
Pasal 2
Rapat Kerja SPM
- Rapat kerja dalam forum konsultasi, informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan operasional teknis program organisasi SPM
- Rapat kerja SPM dihadiri oleh :
- Pengurus SPM
- Anggota SPM
- Rapat kerja SPM diadakan paling sedikit 1 tahun sekali
- Rapat kerja dipimpin oleh ketua SPM
Bab III
Pasal 3
Keabsahan musyawarah
Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota.
Pasal 4
Keabsahan Sidang
Sidang dianggap sah apabila dihairi oleh 1/2 dari seluruh anggota
Pasal 5
Pengambilan keputusan
- Keputusan sedapat mungkin dicapai berasarkan mufakat dalam musyawarah
- Apabila terpaksa sebagai jalan terakhir diadakan perundingan suara atas dasar suara terbanyak.
BAB IV
Pasal 6
Persyaratan pengurus SPM
Syarat-syarat untuk menjadi pengurus SPM adalah :
- Dari kalangan pekerja di perusahaan yang berangkutan
- Mempunyai masa kerja minimal 1 tahun kecuali bagi perusahaan yang masa kerja operasinya belum mencapai 1 tahun
- Mempunyai kondite kerja yang baik
BAB V
Pasal 7
Pemberhentian dari Kepengurusan
Anggota dan atau pengurus SPM dapat berhenti karena :
- Atas Permintaan Sendiri
- Meninggal Dunia
- Tindakan disiplin
- Telah tidak bekerja pada perusahaan dimana SPM itu berada
Pasal 8
Tindakan Disiplin
Tindakan disiplin yang dapat dikenakan pada anggota dan pengurus SPM ialah :
- Teguran
- Penggantian
- Skorsing
- Pemecatan
Pasal 9
Pernyataan
- Tindakan peringatan dapat diambil terhadap anggota/pengurus yang merugikan kepentingan organisasi atas dasar pertimbangan rapat anggota SPM
- Tindakan peringatan diambil setelah melalui proses
- Teguran sebanyak 3 kali
- Terdapat bukti – bukti yang sah
Pasal 10
Skorsing
- Tindakan skorsing terhadap anggota/pengurus diambil karena
- Setelah mendapat peringatan berturut – turut 3 kali
- Melalaikan tugas
- Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi
- Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi
- Tindakan skorsing dilakukan oleh ketua SPM PT Adil Andaru atas keputusan rapat anggota yang diadakan untuk itu
Pasal 11
Pemecatan
- Tindakan pemecatan diambil setelah :
- Peringatan skorsing karena terdapatnya bukti-bukti yang sah
- Tindakan disipliner
- Tindakan Pemecatan terhadp anggota Spm dilaksanakan dalam rapat anggota
- Tindakan pemecatan terhadap anggota SPM dilakukan oleh ketua atas rapat anggota
Bab VI
Pasal 12
Keuangan
Ketentuan uang pangkal dan iuran organisasi :
- Uang pangkal dipungut berdasarkan hasil kesepakatan rapat anggota
- Uang iuran dipungut berdasarkan hasil kesepakatan rapat anggota
Bab VII
Pasal 13
Lain-Lain
Hal –hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini diatur dalam rapat anggota dn atau peraturan organisasi
Bab VIII
Pasal 14
Penutup
Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Januari 2007
Copyright © Serikat Pekerja Mandiri Senayan Golf Driving Range Jakarta
Template by Blog Template 4 U | Blogspot Tutorial | Blogger